Salin Artikel

Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, Wapres Tunggu Laporan MUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian soal kehalalan vaksin Covid-19.

Menurut Masduki, tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti soal kehalalan vaksin belum melapor kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, karena MUI belum melaporkan," ujar Masduki dalam wawancara virtual, Jumat (5/11/2020).

Menurut Masduki, MUI akan sangat berhati-hati soal kehalalan vaksin Covid-19.

Jika sudah mendapat kepastian, kata Masduki, MUI akan segera melaporkannya kepada Wapres ma'ruf.

"Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul pasti, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," kata dia.

Masduki mengatakan, MUI harus berhati-hati, karena kehalalan vaksin merupakan masalah yang cukup rawan.

Sebab, permasalahan vaksin tidak sederhana. Verifikasi, tingkat kehalalan, dan hal lainnya harus benar-benar diperhatikan dengan seksama.

"Sehingga sampai sekarang Wapres juga sedang menunggu. Karena yang meminta untuk segera berangkat itu Wapres, tapi sekarang juga belum ada laporan," ucap Masduki.

Sebelumnya, perwakilan MUI dan tim LPPOM ikut kunjungan ke Beijing, China, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  untuk mengecek perkembangan vaksin yang akan dikirim ke Indonesia.

Tim MUI tersebut sejak awal akan melaksanakan verifikasi terkait kehalalan vaksin Covid-19. Setelah verifikasi selesai, selanjutnya MUI akan menggelar sidang fatwa.

"Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres, kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan (vaksin)," kata dia.

Kerja sama antara pemerintah dan MUI terkait vaksin ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki persepsi yang sama soal vaksin Covid-19. 

Sebab jika tidak, kata Masduki, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memberi informasi keliru soal vaksin Covid-19.

Rencananya, pada tahap pertama akan datang 3 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Tahap pertama vaksin itu diberikan bagi tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini bertugas menangani pandemi Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/12402001/soal-kehalalan-vaksin-covid-19-wapres-tunggu-laporan-mui

Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke