Mahfud: Pemerintah Tidak Pernah Halangi Rizieq Shihab Pulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah selama ini tidak pernah menghalangi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air.

"Habib rizieq sendiri mau pulang ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizieq, kita tidak pernah menghalangi," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

Mahfud mengatakan, Rizieq selama ini terhalang pulang ke Indonesia karena ia mempunyai persoalan dengan otoritas Arab Saudi.

Baca juga: Polisi Belum Dapat Kepastian Soal Kepulangan Rizieq Shihab

Ia mengaku sudah mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan Rizieq selama ini sulit pulang ke Indonesia.

"Kita sudah tahu masalahnya dan sekarang sudah selesai. Ya pulang saja, kita enggak pernah menghalangi," tegas dia.

Kepulangan Rizieq Shihab telah disampaikan langsung melalui akun YouTube Front TV, Rabu (4/11/2020). Informasi ini sebelumnya sudah dikonformasi Juru Bicara FPI Munarman dan rilis pers FPI.

"Insya Allah saya dan keluarga hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 19.30 waktu Saudi, akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia Airlines, nomor penerbangan SV816. Terbang dari Kota Jeddah menuju Jakarta langsung," ujar Rizieq yang didampingi para pengurus FPI.

Rizieq Shihab mengaku langsung menetapkan jadwal perjalanan pulang dan membeli tiket kepulangan untuk dirinya dan keluarga.

Saat ini, dia juga sudah memegang paspornya kembali.

"Paspor juga sudah di tangan. Bahkan bukan hanya sekadar paspor, kami punya tiket, saya dan keluarga juga sudah ada, untuk terbang, untuk pulang," kata Rizieq Shihab.

Baca juga: Mahfud MD: Kalau Buat Rusuh, Berarti Bukan Pengikutnya Rizieq Shihab

Rizieq pergi ke Saudi pada 2017. Saat itu, polisi menyelidiki kasusnya, atas tuduhan pesan pornografi.

Polisi saat ini telah menerbitkan penghentian penyidikan perkara (SP3) atas kasus itu.

Terakhir, Rizieq menyatakan dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia sehingga tak bisa kembali. Namun, Pemerintah Indonesia membantah hal tersebut.