Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Kompas.com - 30/10/2020, 19:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mengkritik perilaku represif aparat kepolisian terhadap petugas medis dan jurnalis yang sedang bertugas dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menilai, aparat kepolisian seolah-olah menganggap setiap orang yang berada di lokasi unjuk rasa melakukan tindakan anarkis, tak terkecuali jurnalis dan relawan medis.

"Dalam praktik penanganan demonstrasi kemarin itu, seolah-olah semua dipukul rata, seolah-olah semua melakukan kekerasan, melakukan tindak yang anarkis dan lain-lain," kata Ade dalam konferensi pers, Jumat (30/10/2020).

"Sehingga polisi dengan dalih keamanan dia menggunakan segala cara untuk, dalam tanda kutip, terkait dengan keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Ade mengatakan, sebagai negara hukum, semestinya seseorang yang dianggap melakukan kekerasan atau provokasi diusut secara hukum, bukan dengan kekerasan.

Aksi kekerasan itu, kata Ade, juga menjadi ironi bagi negara yang menghormati hak asasi manusia.

Terlebih, relawan medis dan jurnalis yang tengah menjalankan tugas pun turut menjadi korban kekerasan aparat.

"Padahal mereka semua itu, baik itu medis baik itu jurnalis, media, itu juga menjalankan perintah undang-undang, menjalankan misi kemanusiaan," ujar Ade.

Menurut Ade, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum memang sedang berada dalam titik nadir berkaca dari maraknya aksi represif aparat terhadap masyarakat.

Baca juga: Diminta Tak Lagi Unjuk Rasa, Mahasiswa di Purwokerto Gelar Demo Masak

Kepercayaan publik semakin menipis tatkala pihak kepolisian pun tidak mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

"Bagaimana kemudian publik mengharapkan keadilan gitu, sedangkan praktik-praktik ketidakadilan itu dipertontonkan, ya salah satunya adalah model-model penanganan aksi yang menggunakan kekerasan," kata Ade.

Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers mencatat, sedikitnya ada tujuh jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Sementara, empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center dianiaya polisi ketika berjaga dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta, Selasa (13/10/2020), selepas magrib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com