Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan terhadap Demonstran

Kompas.com - 25/10/2020, 22:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta Polri tak bertindak berlebihan dalam menangani demonstran.

Hal itu diutarakannya guna merespons hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Orang boleh bilang bahwa iya, polisi harus keras terhadap demonstran, ya betul, karena tugas polisi menjaga, tapi jangan sampai kemudian berlebihan," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Hinca mengatakan, Polri tak perlu mengkriminalisasi atau menangkap ketika pemikiran demonstran sendiri belum sempat disampaikan.

Baca juga: 5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Ia menegaskan, ruang demokrasi merupakan pilihan terbaik Indonesia yang perlu dirawat bersama.

Apalagi, sistem demokrasi yang ada saat ini didapatkan dengan cara susah payah pada 1998 yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru.

Oleh karena itu, Hinca berharap Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan upaya demokratisasi yang dibangun presiden sebelumnya.

"Kita berharap Presiden Jokowi terus-menerus melanjutkan upaya dari presiden sebelum-sebelumnya bahwa demokrasi itu pilihan kita bersama untuk ke depan," kata dia.

Baca juga: Sindir Polisi Saat Aksi Unjuk Rasa, Seorang Demonstran Diamankan

Sebelumnya, survei nasional IPI menyebutkan, 19,8 persen responden sangat setuju dengan pendapat aparat semakin semena-mena terhadap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

Selain itu, 37,9 persen juga agak setuju dengan pendapat tersebut.

Kemudian 31,8 persen responden kurang setuju, 4,7 persen reponden menyatakan tidak setuju sama sekali, dan 5,8 persen responden lainnya tidak jawab atau tidak tahu (TJ/TT).

Adapun survei ini digelar pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com