Kalla Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik di Papua melalui Diplomasi Damai

Kompas.com - 14/10/2020, 15:55 WIB
Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla YouTube/Sekretariat PresidenWakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla berjanji akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur diplomasi damai.

Hal tersebut disampaikan Kalla saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion II Lingstra Gathering Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Ia menilai penyelesaian melalui jalur diplomasi damai dalam konflik Papua sangat memungkinkan untuk ditempuh, mengingat pengalaman Indonesia yang telah menyelesaikan beberapa konflik besar.

Baca juga: Komnas HAM: Tantangan Utama dalam Konteks HAM adalah Situasi di Papua

Kalla memberikan contoh konflik Aceh yang berlangsung puluhan tahun, namun dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian.

"Selama Indonesia merdeka kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar yang korbannya di atas 1000 Jiwa. Dari 15 konflik tersebut 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian," kata Kalla dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

"Namun yang perlu saya garis bawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai,” ucap Kalla.

Kalla menuturkan, perlu pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik di Papua dan tidak bisa disamakan dengan cara ketika menangani konflik di Aceh.

Sebab, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando.

Baca juga: Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

 

Kendati demikian, Kalla menolak untuk membeberkan secara terbuka mengenai pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalan damai.

“Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," tutur dia.

"Namun demikian bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka," ujar Kalla.

Baca juga: Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Kalla mengatakan, dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai, prinsip yang harus dipegang adalah win win solution dan dignity for all.

Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya.

"Contohnya pada saat upaya damai di Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya kepada pemerintah, namun mereka memotong sendiri senjatanya menjadi dua bagian. Hal itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," ujar tokoh di balik perdamaian Aceh itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X