Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Kompas.com - 19/09/2020, 13:00 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, sejak awal pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi publik yang disampaikan pemerintah tidak memiliki tujuan spesifik terhadap pengendalian Covid-19.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

"Indonesia menghadapi pandemi ini tidak punya rencana jangka panjang, tidak punya plan, target, objektif, termasuk untuk mengubah perilaku, tidak ada rencana," kata Pandu dalam diskusi daring Menakar Perilaku Masyarakat dalam Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

"Sejak awal, dari Maret, harusnya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye publik," tambahnya.

Pandu mengatakan, upaya mengubah perilaku penduduk di masa pandemi merupakan kunci penting dalam pengendalian penularan Covid-19.

Namun, kata dia, narasi yang disampaikan pemerintah cenderung memakai pendekatan psikologis dengan pesan-pesan agar publik tidak panik.

"Perilaku penduduk ini menjadi penting. Akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada upaya kampanye publik. Akhirnya kampanye jaga jarak, pakai masker, terpisah-pisah," tuturnya.

Baca juga: Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Situasi ini kemudian diperkeruh dengan narasi pemerintah yang mengesankan bahwa vaksin Covid-19 akan menyelesaikan masalah.

Padahal, menurut Pandu, efektivitas vaksin pun belum tentu sempurna. Pandu menegaskan, vaksin bukan "solusi ajaib" terhadap penanganan Covid-19.

"Kalau sekarang dinarasikan pandemi ini tidak akan sulit, ada vaksin, itu juga salah. Vaksin bukan solusi, orang belum ada. Mungkin dipaksakan ada, mungkin efektivitasnya 50 persin (tetapi) dipakai," ujar Pandu.

Baca juga: Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Karena itu, ia mendorong agar saat ini pemerintah mulai menyusun strategi kampanye untuk mengubah perilaku publik, yaitu agar patuh mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Pemerintah harus terus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya memakai masker di masa pandemi ini.

"Pakai masker adalah 'vaksin' terbaik yang ada sekarang. Jangan nunggu vaksin yang belum jelas, belum tentu sangat efektif. Tapi masker, kalau pakai masker yang benar, kita akan rendah sekali risikonya," ucap Pandu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com