Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Kompas.com - 18/09/2020, 19:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak yang mengkritiknya tidak sok tahu dalam hal penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi kritikan berbagai pihak lantaran dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang penularannya tinggi.

"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah (penanganan Covid-19). Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita ini kerja kok. Punya otak, punya kekuatan, punya tim yang bagus," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020).

"Enggak usah merasa ini tidak bisa. Anda belum pernah mengerjakan jadi tidak usah komentar kalau belum paham," lanjut Luhut.

Baca juga: Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Ia menambahkan, pemerintah bekerja secara serius dalam menangani Covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Ia pun mengatakan, timnya telah bekerja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan mengoptimalkan manajemen rumah sakit dalam penanganan Covid-19.

"Kita memerlukan upaya yang lebih tegas untuk merubah perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," kata Luhut.

"Kita semua harus kompak. Tidak boleh salah menyalahkan, tidak boleh merasa paling benar sendiri terus menuduh sana menuduh sini. Tenang saja, kita selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini kita upayakan jangan sampai ada outbreak. Itu aja tugas kita sampai vaksin ini (selesai)," lanjut Luhut.

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Sebelumnya Jokowi meminta Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB Bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com