Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Sebut Pandemi Dorong Akselerasi Digital di Indonesia

Kompas.com - 17/09/2020, 14:43 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan bahwa pandemi Covid-19 mendorong akselerasi digital di Indonesia.

Sebab, pandemi membuat ruang gerak manusia terbatas sehingga aktivitas ekonomi beralih ke dunia digital.

"Covid-19 mendorong akselerasi transformasi digital dan mendorong kita untuk menguasai ruang digital. Hari ini terbukti digital memainkan peran yang sangat penting," ujar Johnny dalam webinar bertajuk 'Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju', Kamis (17/9/2020).

Bahkan, tidak hanya perekonomian saja yang beralih ke digital, melainkan juga pendidikan dan hiburan.

Baca juga: Dorong Pelaku Usaha Mikro Melek Digital, Kemenkeu Berikan Pelatihan

Melihat peluang tersebut, Johnny mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar melakukan lima langkah percepatan transformasi digital.

Pertama, meningkatkan infrastruktur digital sekaligus memperluas penyediaan layanan akses internet.

"Tanpa deployment infrastruktur digital dan akses internet yang memadai, akan sulit menguasai ruang digital kita dan akan sulit untuk bersaing dengan bangsa lain," ujar Johnny.

Kedua, menyiapkan roadmap transformasi digital pada berbagai sektor strategis.

Contohnya, digitalisasi di sektor mikro, kecil dan menengah.

Baca juga: Kemendag Luncurkan Gerobak Digital untuk UMKM, Apa Itu?

Ketiga, mewujudkan data terpadu skala nasional. Pasalnya, tanpa adanya hal itu, kebijakan publik yang akurat dan tepat sasaran sulit terwujud.

Keempat, merancang payung hukum bagi aktivitas digital.

"Kita perlu membangun satu legislasi, termasuk RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di parlemen," ujar Johnny.

"Kelima, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Walaupun sudah memiliki infrastruktur yang memadai, membangun data center, tetapi kalau tidak tersedia sumber daya digital yang memadai tentu kita akan mengalami kesulitan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com