Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tak Euforia karena Vaksin Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 19:30 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat Indonesia menahan euforia tentang adanya vaksin Covid-19.

Euforia yang berlebihan, menurut Doni, membuat masyarakat menjadi lengah dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Ada euforia dari masyarakat bahwa kalau vaksin ini sudah ada, berarti mereka aman. Saya katakan, tidak akan pernah aman," ujar Doni dalam diskusi virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19', Rabu (16/9/2020).

Doni menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang mampu mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menlu: Semua Ikhtiar Akan Kita Jalankan

"Kita jangan sampai menganggap adanya vaksin atau obat, Covid-19, berakhir. Belum akan berakhir. Kapan? Tidak tahu. Wallahualam Bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya," kata Doni.

Pemerintah sendiri terus berupaya menemukan vaksin bagi penyakit Covid-19.

Tidak hanya melakukan pengembangan mandiri di dalam negeri, Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan negara-negara pengembang vaksin agar bisa mendapatkannya.

"Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, sedang diproses terus dan kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, sejumlah vaksin dari beberapa negara terutama dari China bisa tiba di Tanah Air," ujar Doni.

Doni pun menegaskan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai solusi terhadap penularan Covid-19.

Baca juga: Menlu: Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri Diperkirakan Tersedia 2021

"Solusinya cuma satu, patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Disiplin, disiplin, disiplin untuk menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," ujar Doni.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar segera menyusun skema vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang usai mengunjungi kantor PT Bio Farma, di Bandung, Selasa (15/9/2020).

"Pemerintah harus segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas," kata dia lewat keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Bambang mengatakan, ada sekitar 260 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin.

Baca juga: Luhut Janji Vaksin Covid-19 di Indonesia Tersedia Desember 2020

Sementara, kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas.

Untuk itu, ia mengatakan, diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengutamakan pihak yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal.

"Sesuai saran WHO, peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju," ujar Bambang.

"Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di-break down lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial," tutur DIA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com