Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tugas Pejabat Publik di Masa Pandemi Covid-19 Semakin Tidak Mudah

Kompas.com - 15/09/2020, 18:47 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto mengatakan, tugas pejabat publik di masa pandemi Covid-19 tidaklah mudah.

"Pasalnya, di satu sisi, pejabat publik harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, tetapi pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu," kata Adi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut diungkapkan Adi dalam pembukaan acara Web Expo Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Meski demikian, Adi menilai, hal tersebut justru menjadi tantangan bagi pejabat publik untuk menciptakan ide, terobosan, dan cara baru, sehingga pelayanan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Baca juga: Alih Status Jadi ASN, Sejumlah Pegawai KPK Ikuti Diklat di LAN

"Sesuai tema acara, yakni Pembangunan Berkelanjutan Menghadapi Covid-19, saat ini, telah tercipta 40 inovasi yang digagas peserta PKN Tingkat I Angkatan XLV ini," ujarnya.

Menurut Adi, inovasi tersebut membuktikan pemerintah tetap mampu menciptakan inovasi di tengah Covid-19 yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

"Inovasi itu tentunya tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri semata, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas dan kemajuan kinerja organisasi,” tandasnya.

Adi pun optimis, jika setiap pejabat sektor publik mampu menginisiasi inovasi serta menjadi penggerak inovasi, maka proses birokrasi Indonesia bisa lebih cepat lagi.

Baca juga: Diperiksa Setelah Seorang Pegawai LAN Meninggal akibat Covid-19, Kepala LAN Adi Suryanto Dinyatakan Negatif Covid-19

"Dengan begitu, tujuan untuk membangun World class Bureaucracy atau birokrasi berkelas dunia dapat terwujud pada 2024 nanti,” kata Adi.

Sebagai informasi, pameran proyek perubahan ini juga menjadi ajang pembuktian kapasitas dan kompetensi kepemimpinan para peserta dalam berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan memobilisasi dukungan dari semua sektor.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com