81 Petahana Ditegur Mendagri karena Langgar Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pilkada

Kompas.com - 15/09/2020, 14:58 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Sejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2020). Konvoi para pendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Makassar masih terjadi saat pendaftaran meski sudah ada imbauan dari menteri dalam negeri agar dalam proses pendaftaran tidak diperbolehkan adanya konvoi dan melibatkan pendukung setiap pasangan bakal calon guna menghindari kerumunan massa sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19.(ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada 81 kepala daerah berstatus petahana yang melanggar protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran Pilkada 2020.

Para kepala daerah tersebut telah mendapatkan teguran oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Sebanyak 81 kepala daerah melanggar protokol kesehatan dan telah diberikan teguran," kata Bahtiar saat memberikan pemaparan dalam webinar bertajuk "Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020", Selasa (15/9/2020).

Semua petahana yang ditegur itu diketahui menyebabkan kerumunan massa pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada pada 4-6 September 2020.

Selain itu, sebanyak tujuh kepala daerah petahana diberi apresiasi karena mematuhi protokol kesehatan saat pendaftaran.

Beberapa di antaranya yakni Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Barat, Bupati Banggai, Bupati Luwu Utara.

Menurut Bahtiar, Kemendagri tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang melanggar protokol kesehatan.

Terlebih, jika yang melakukan adalah bakal paslon peserta Pilkada 2020 yang merupakan petahana.

"Bakal paslon seharusnya tidak memberi contoh buruk. Sebab nantinya mereka yang akan dipilih masyarakat," tutur Bahtiar.

"Pemerintah mengharapkan kepala daerah yang terpilih mampu mengatasi persoalan pandemi. Sehingga sangat aneh kalau bakal paslon tak bisa mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Bahtiar juga menekankan, yang dipersoalkan pemerintah saat memberikan teguran kepada bakal paslon bukanlah siapa individunya.

Namun, lebih kepada perilaku mereka yang memicu kerumunan massa sehingga tidak sejalan dengan pencegahan Covid-19 yang digalakkan pemerintah.

"Sehingga kami harap, peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti pada saat pendaftaran kemarin tidak akan terulang lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Kemendagri mengumumkan 72 bakal calon peserta Pilkada 2020 yang mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian.

Mayoritas teguran disebabkan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.