Menlu: 296 Pengungsi Etnis Rohingya Non-reaktif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, 296 pengungsi etnis Rohingya di Aceh telah menjalani tes pemeriksaan Covid-19 dengan metode rapid test atau tes cepat.

Hasilnya, pemeriksaan dari 296 pengungsi tersebut menunjukkan non reaktif Covid-19.

"Telah dilakukan rapid test kepada 296 pengungsi tersebut dan seluruhnya dinyatakan non reaktif," kata Retno melalui telekonferensi, Sabtu (12/9/2020).

Diketahui, sebanyak 296 pengungsi etnis Rohingya itu tiba di Aceh pada 7 September 2020 lalu.

Baca juga: Terdampar di Aceh, 2 Warga Rohingya Meninggal dan 3 Orang Dirawat karena Sesak Napas

Retno pun menegaskan para etnis Rohingya ini diterima di Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mengingat, lanjut dia, para pengungsi tersebut sudah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan cukup lama.

"Kita untuk sementara menampung para irregular migrants ini adalah atas dasar kemanusiaan dan mengatasi situasi darurat mereka. Mereka sudah terapung di laut selama tujuh bulan," ujarnya.

Retno mengaku sudah meminta pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan sampai ke akar terkait masalah etnis Rohingya.

Sehingga pengungsi etnis Rohingya bisa dipulangkan secara sukarela ke Myanmar.

"Perlunya upaya yang konkret untuk melakukan antara lain repatriasi yang aman, sukarela dan bermartabat," ucap dia.

Retno tidak menyebutkan secara spesifik mengenai akar masalah yang dialami etnis Rohingya.

Namun, berdasarkan catatan Human Rights Watch Group (HRWG), tim penasihat yang dibentuk Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation pernah menghasilkan beberapa rekomendasi.

Baca juga: Tiga Hari Berturut-turut Rohingya Meninggal di Lhokseumawe, Alami Sesak Napas dan Demam Tinggi

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

Sayangnya, rekomendasi tersebut tidak direspons pihak militer. HRWG memandang, terdapat friksi yang cukup kuat di dalam Pemerintah Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut.

Kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.