Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Epidemiolog: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Tidak Konsisten

Kompas.com - 10/09/2020, 20:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak konsisten oleh pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penularan Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Namun menurut Laura, pemerintah perlu mencermati pelaksanaannya di lapangan.

"Misalnya protokol kesehatan, PSBB, testing secara masif dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanaannya seperti apa, itu yang perlu kita cermati," ujar Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.861, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 207.203

Laura mencontohkan, pemerintah pusat menganjurkan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.  Akan tetapi sejumlah kepala daerah justru membuat kerumunan massa pada tahapan Pilkada 2020. 

Kondisi ini, kata dia, merupakan contoh tidak konsistennya penerapan protokol kesehatan oleh jajaran pemerintah itu sendiri.

Ketika terjadi kerumunan, maka ada potensi penularan Covid-19 sehingga menambah jumlah kasus baru.

"Jadi semua kebijakan itu tentu perlu intervensi, perlu evaluasi pelaksanaannya seperti apa?" tuturnya.

Sementara itu, inkonsistensi pemerintah akan diikuti oleh masyarakat. Terlebih, ketika kondisi pandemi Covid-19 berkepanjangan, sementara masyarakat perlu bekerja atau beraktivitas.

"Masyarakat ada yang lalai, ada yang kurang patuh karena melihat kondisi yang ada," kata Laura.

Baca juga: UPDATE 10 September: Rekor, Tambah 3.861 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Laura mengingatkan, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda menurun. Pada Kamis ini, jumlah kasus baru mencapai 3.861 kasus.

Bukan tidak mungkin, kata dia, dalam beberapa hari mendatang penambahan kasus harian mencapai 4.000-an kasus.

"Bisa jadi dalam beberapa hari mendatang seperti itu. Kalau kita melihat, kondisi perkembangan Covid-19 di Indonesia masih kabur," katanya.

"Artinya, belum jelas kapan puncaknya, belum jelas berapa penambahan selanjutnya dan belum terlihat kapan akan menurun," ucap Laura.

Namun, di sisi lain, dia menilai penambahan kasus dalam jumlah besar ada sisi positifnya, yakni pemeriksaan yang makin meningkat. Hanya saja, perlu dievaluasi lebih lanjut apakah testing dilakukan secara konsisten.

"Kemudian tentu saja kembali lagi, dengan angka kasus yang semakin tinggi, protokol kesehatan harus lebih disiplin diterapkan," tegas Laura.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 3.861 Kasus Baru Covid-19, 1.274 Ada di DKI Jakarta

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com