Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Perusahaan Swasta Akan Dilibatkan Produksi Massal Vaksin Covid-19

Kompas.com - 09/09/2020, 12:25 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan turut melibatkan perusahaan swasta untuk memproduksi massal vaksin virus corona Covid-19.

Keterlibatan swasta ini diharapkan bisa mempercepat produksi vaksin sehingga mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Awalnya, rencana produksi massal vaksin hanya melibatkan Badan Usaha Milik Negara, PT Bio Farma.

"Selain Bio Farma yang akan memproduksi 250 juta dosis per tahun, kami dalam konsorsium vaksin merah putih juga menundang beberapa perusahaan farmasi swasta untuk ikut memproduksi vaksin Covid-19," kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Istana Ungkap Alasan Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19

Bambang menyebutkan, sejauh ini sudah ada tiga perusahaan farmasi swasta yang potensial untuk ikut memproduksi vaksin Covid-19. Namun ketiga perusahaan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat.

"Tentunya mereka harus urus izin ke BPOM untuk cara pembuatan vaksin yang baik dan harus menyiapkan line of production," kata dia.

Bambang menilai keterlibatan swasta ini diperlukan karena ada kemungkinan vaksin Covid-19 nantinya tidak cukup hanya disuntikkan sekali saja.

Dengan penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta, maka akan dibutuhkan 540 juta dosis jika vaksin disuntikkan dua kali ke satu orang.

"Otomatis butuh kapasitas produksi besar," ujar Bambang.

Baca juga: Menristek Alokasikan Anggaran Rp 280 Miliar untuk Pengembangan Vaksin Merah Putih

Adapun bibit vaksin yang akan diproduksi massal tersebut saat ini masih dikembangkan. Lembaga molekuler Eijkman bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan vaksin merah putih.

Selain itu, Indonesia juga bekerjasama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech Ltd untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com