Aliansi Dosen UNJ: Gelar Doktor Honoris Causa Harus Pertimbangkan Kontribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin oleh kampusnya harus mempertimbangkan kontribusi yang bersangkutan.

Menurut dia, pemberian gelar tersebut harus mempertimbangkan kontribusi orang yang akan menerima gelar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Sebaiknya pemberian gelar doktor honoris causa itu lebih mempertimbangkan kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan karena sedang menjabat," ujar Ubedilah kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin rencananya akan diberikan gelar doktor honoris causa oleh UNJ.

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Salah satunya, karena Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan pendapatnya mengenai Islam dalam hidup bernegara.

Di antaranya, Wapres Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam meski merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, Indonesia adalah negara yang lahir berdasarkan pada kesepakatan.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar bukan merupakan negara Islam, melainkan negara kesepakatan.

Baca juga: Wapres RI Menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI

Namun, Ubedilah mengatakan, alasan tersebut patut dipertanyakan karena gagasan itu bukan murni pemikiran Ma'ruf Amin sendiri.

"Kontribusi keilmuan Ma'ruf Amin yang disebut-sebut dalam rencana penghargaan itu gagasan klasik abad pencerahan," kata dia.

"Selain itu, Erick Thohir juga kontribusi keilmuannya tidak terlihat. Mereka berdua lebih terlihat kontribusi di bidang lain sesuai posisi atau jabatannya," kata Ubedilah.

Penolakan aliansi juga beralasan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi.

Termasuk pemberian gelar tersebut kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ yang sempat mendapat sorotan negatif.

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

Oleh karena itu, penolakan dari aliansi dosen UNJ pun merupakan pengingat kepada perguruan tinggi lain agar tidak memberikan gelar doktor honoris causa kepada pejabat hanya karena sedang berkuasa.

"Ini tidak hanya kita kritik untuk UNJ, tetapi juga secara tidak langsung mengingatkan kepada perguruan tinggi lain agar tidak memberikan gelar Dr HC kepada pejabat yang sedang berkuasa atau kepada mereka yang sedang memegang jabatan penting," kata dia.