Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Terus Upayakan Indonesia Bisa Dapat Akses Vaksin Covid-19

Kompas.com - 04/09/2020, 13:48 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih terus mengupayakan agar Indonesia mendapatkan akses vaksin virus corona (Covid-19) secara tepat waktu, yang tengah diteliti oleh dunia.

Upaya tersebut dilakukan Indonesia melalui cara bilateral maupun multilateral.

"Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui kerja sama bilateral maupun multilateral," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).

Menurut Retno, pihaknya terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di negara lain terkait produksi vaksin.

Baca juga: Kaleidoskop Enam Bulan Bergulat Mencari Vaksin Covid-19, Hasilnya?

Salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan World Health Organization (WHO) yang berbasis di Jenewa, Swiss terkait urusan dengan GAVI-Covax Facility dan WHO serta dengan Oslo terkait dengan Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

"Dapat saya jelaskan bahwa CEPI, GAVI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19," ujarnya.

"Rencananya Covax akan mendistribusikan vaksin sebesar dua miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia," kata Retno Marsudi.

Mengenai pembicaraan dengan CEPI, Retno mematangkan kemungkinan kerja sama yang bisa dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Siap Awal 2021, Erick Thohir: Tenaga Kesehatan Diprioritaskan

Ia mengatakan, saat ini Bio Farma, sudah masuk dalam daftar pendek atau shortlist yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerja sama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin.

"Atau disebut shortlist potential drug product manufacturers for CEPI’s Covid-19 vaccine. CEPI akan lakukan due dilligence, mulai 14 September sampai akhir September," ungkapnya.

Kendati demikian, Retno menegaskan Kemenlu tetap mendukung produksi vaksin dalam negeri.

Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga lainnya terkait produksi vaksin.

Baca juga: Wapres: Kepatuhan Protokol Kesehatan Kunci Tekan Penularan Covid-19 sebelum Vaksin Ditemukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com