Mendikbud Ajukan Anggaran Rp 1,48 Triliun untuk Asesmen Kompetensi Minimum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menganggarkan Rp 1,48 triliun untuk program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum.

Asesmen kompetensi minimum menjadi pengganti ujian nasional (UN) dan salah satu kegiatan prioritas dalam program Merdeka Belajar untuk tahun anggaran 2021.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Ajukan Anggaran Rp 1,49 Triliun untuk Digitalisasi Sekolah

"Kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (3/9/2020).

"Jadi banyak sekali fokus kita kepada cara mengukur diri kita sendiri sebagai sistem pendidikan dengan standar yang lebih global," tuturnya.

Secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari kegiatan pelatihan dan pendampingan kurikulum untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebesar Rp 518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan sebesar Rp 137,8 miliar, serta implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah sebesar Rp 346,9 miliar.

Kemudian, asesmen kompetensi minimum (AKM) dan akreditasi sebesar Rp 358,2 miliar dan pendampingan pemerintah daerah terkait AKM dan tindak lanjut hasil AKM sebesar Rp 120,2 miliar.

Baca juga: Tahun Depan UN diganti Asesmen Kompetensi Minimum, ini Contoh Soalnya

Menurut Nadiem, perubahan sistem ini tidak akan dilalui dengan mudah. Namun, ia yakin, pemerintah mampu menyediakan infrastruktur memadai bagi sekolah-sekolah.

"Tentu akan ada banyak sekali tantangan dan pembelajaran untuk asesmen yang baru. Tapi Insya Allah dengan dukungan semua kepala dinas, kita akan bisa memastikan infratsruktur siap," ujarnya.

"Pasti tes pertama ini akan ada berbagai tantangan. Tapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan perubahan terhadap asesmen nasional kita," imbuh Nadiem.

Baca juga: Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem soal Konsep Merdeka Belajar

Kegiatan prioritas Merdeka Belajar yang diajukan Nadiem lainnya, yaitu program pembiayaan pendidikan sebesar Rp 27,26 triliun, program sekolah penggerak dan guru penggerak sebesar Rp 2,68 triliun, dan program pemajuan budaya dan bahasa sebesar Rp 622,6 miliar.

Kemudian, program digitalisasi sekolah sebesar Rp 1,49 triliun, program revitalisasi pendidikan vokasi sebesar Rp 5,20 triliun, dan program kampus merdeka sebesar Rp 4,42 triliun.