Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Minta Polri Usut Tuntas Kasus Dugaan Peretasan

Kompas.com - 02/09/2020, 19:26 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan peretasan yang dialami aktivis hingga media massa.

"Mabes polri serta jajarannya itu harus bekerja, memastikan ketika ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang memang ada jaminan penegakkan hukumnya itu harus dilakukan penegakan hukum," ujar Taufik dalam diskusi SOS II: Jaga Ruang Demokrasi Kita yang digelar Policy Center ILUNI UI, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Polda Metro Selidiki Peretasan Tirto.id dan Tempo.co

Taufik mencontohkan dua kasus peretasan. Pertama, peretasan terhadap situs media massa Tirto.id dan Tempo.co.

Kedua, dugaan peretasan terhadap akun Whatsapp aktivis Ravio Patra yang bahkan sempat ditangkap oleh aparat kepolisian.

Dengan adanya dua kasus peretasan tersebut, ia mendesak agar kepolisian tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Jika benar, siapa yang melakukannya, itu harus dicari, mau siapapun itu, mau dia punya kekuatan apapun itu harus dikejar dan dicari," tegas Taufik.

Baca juga: Pengungkapan Kasus Peretasan Media Dinilai Jadi Tantangan bagi Kepolisian

Tak hanya berkaitan dengan kasus peretasan, Taufik juga menyinggung kasus doxing yang dialami akademisi.

Taufik meyakini bahwa program Polri, Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) bisa terganggu apabila sederet kasus kejahatan siber tersebut tak segera dituntaskan.

"Terlepas siapapun itu yang melakukannya penegakan hukum apabila dilakukan dengan benar itu mudah-mudahan bisa memberikan jawabannya, sehingga tidak bergeser ke arah politik," kata Taufik.

Baca juga: Peretasan Media dan Akademisi Dinilai sebagai Tindakan Pengecut

Sebelumnya, Tirto.id dan Tempo.co telah melaporkan kasus peretasan ke Polda Metro Jaya.

Laporan oleh Tempo.co telah diterima kepolisian dan terdaftar dengan nomor laporan LP/5037/VIII/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ.

Sedangkan laporan oleh redaksi Tirto.id bernomor LP/5035/VIII/YAN.2.5./2020/SPKT PM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com