Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Pengamat Sarankan Terapkan Lagi PSBB

Kompas.com - 01/09/2020, 16:01 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan pemerintah menerapkan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagaimana yang dilakukan saat awal pandemi.

Menurut Agus, PSBB perlu dilakukan untuk menekan pelonjakan kasus Covid-19 yang semakin pesat saat ini.

Agus khawatir, pelonjakan kasus berdampak pada kelangkaan tenaga medis dan ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit.

"Saya selalu bilang balik ke PSBB awal, karena kalau enggak seperti awal dulu, yang saya khawatirkan adalah kelangkaan tenaga kesehatan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

"Dan ketersediaan ruangan di rumah sakit juga tidak cukup kalau seperti ini," ucap dia.

Baca juga: Pejabat Kemenkes Pentingkan Ekonomi Bergerak ketimbang PSBB

Selain itu, menurut Agus, tes Covid-19 dinilai tidak merata. Sebab, pengujian per 1 juta penduduk hanya dilakukan di Jakarta.

Sementara, pengujian di daerah sekitar Jakarta seperti Banten dinilai masih rendah.

"Masa di Banten cuma 45-an, bagaimana ceritanya? Jakarta 1.000-an, kita enggak tahu sebetulnya 1.000 itu kan orang di Jabodetabek muter-muter setiap hari asalnya dari mana,” ucap Agus.

"Sudah PSBB lagi, jadi orang tidak boleh keluar masuk Jakarta, kalau enggak penting banget,” kata dia.

Agus menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah dalam menangani Covid-19 harus mengutamakan sisi kesehatan dibandingkan ekonomi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemprov DKI Evaluasi Aturan Ganjil Genap PSBB

Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus disertai bukti saintifik.

"Ini adalah krisis kesehatan, jadi kesehatan harus diutamakan. Untuk mengubah kebijakan terkait dengan kesehatan itu harus ada bukti saintifik atau scientific evidence-nya, tidak bisa tiba-tiba mengubah kebijakan," kata Agus.

Kemudian, menurut Agus, kebijakan ekonomi seringkali hanya melihat kebutuhan dan desakan pasar.

Baca juga: Anies Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi secara Otomatis

Padahal, kondisi ekonomi akan sulit membaik jika kesehatan tak juga pulih.

"Kalau ekonomi kan bisa lihat pasar saja. Jadi saya bilang sabar bereskan dulu dengan serius kesehatan baru setelah itu kita sentuh ekonominya, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara," tutur dia.

Menurut Agus, kebijakan pemerintah yang melonggarkan kebijakan justru menimbulkan peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Rencana pembukaan bioskop contohnya, menurut dia, kebijakan itu sebaiknya ditunda, atau dibatalkan.

"Kalau menurut saya bioskop enggak usahlah, tunda saja, dibatalkan dulu orang lagi naik begini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com