Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Ketergantungan Beras, Wapres Sebut Diversifikasi Pangan Perlu Digencarkan

Kompas.com - 01/09/2020, 13:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan harus lebih digencarkan.

Kampanye tersebut dibutuhkan, kata dia, untuk mengurangi ketergantungan atas konsumsi beras sehingga pemenuhan pangan tidak selalu harus dengan beras.

Pasalnya, di Indonesia masih banyak komoditas lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan pangan pokok selain beras.

"Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

"Pemenuhan pangan tidak selalu beras karena masih banyak komoditas lain di setiap daerah," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Wapres: Optimalkan Lahan Pertanian

Ma'ruf mengatakan, Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris.

Salah satu kekayaan sumber daya alamnya, kata dia, berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi.

"Saat ini terdapat 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di Tanah Air," kata dia.

Ketergantungan terhadap beras dengan beralih ke pangan lainnya dibutuhkan mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, diperkirakan produksi beras akan lebih kecil dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

Salah satu penyebabnya adalah banyaknya alih fungsi lahan sawah sehingga membuat produksi beras menurun.

Pasalnya, alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di masa pandemi Covid-19, tetapi sudah berlangsung jauh sebelum itu.

Baca juga: Banyak Alih Fungsi Lahan, Wapres Sebut Ketahanan Pangan Jadi Tantangan

Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019.

Sementara itu, menurut perhitungan BPS, luas panen dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menurun dari 11,38 juta hektar menjadi 10,68 juta hektar pada tahun 2019.

"Itu diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektar pada tahun 2020. Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali," kata dia.

Ditambah lagi, prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun ini juga terjadi terjadi musim kemarau yang lebih kering mulai Juni 2020.

Setidaknya, terdapat 30 persen wilayah pertanian yang akan mengalami kemarau lebih kering.

Baca juga: Wapres Sebut Produksi Beras Diperkirakan Akan Lebih Sedikit Tahun Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com