Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Istana: Belum Bisa Disebut Resesi

Kompas.com - 10/08/2020, 09:05 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta menegaskan, saat ini Indonesia belum memasuki resesi meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2020 minus 5,32 persen.

"Itu belum bisa disebut mengalami resesi. Konsensus semua ekonomi di seluruh dunia menyatakan resesi adalah pertumbuhan negatif perekonomian berturut-turut selama 2 kuartal dihitung secara tahunan atau year on year," kata Arif kepada Kompas.com, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Penanganan Covid-19 Dinilai Jadi Penentu Apakah Indonesia Resesi atau Tidak

Arif menyebut, Indonesia masih bisa menghindari resesi jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal III secara tahunan dapat mencapai nilai positif.

Ia menambahkan, pertumbuhan negatif pada kuartal II ini juga telah diprediksi sebelumnya sebagai konsekuensi wabah covid-19 yang mengharuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kendati demikian, politisi PDI-P ini optimistis ekonomi di kuartal III nanti bisa kembali tumbuh positif.

Baca juga: Indonesia Menuju Resesi Pertama sejak 1998?

"Di kuartal III kita punya peluang kembali ke level positif setelah bergeraknya lagi aktivitas perekonomian dengan protokol adaptasi kebiasaan baru," ucap Arif.

Arif melanjutkan, pertumbuhan negatif atau kontraksi ekonomi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara mengalami hal serupa bahkan dengan kontraksi yang lebih tajam seperti yang terjadi di Uni Eropa (-14,4), Singapura (-12,6), Amerika Serikat (-9,5), dan Malaysia (-8,4).

"Artinya kondisi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tersebut karena sejak awal Presiden memberikan arahan untuk melakukan program dan fasilitas yang sifatnya counter cyclical untuk mendorong ekonomi domestik, khususnya konsumsi masyarakat sehingga tidak membuat ekonomi kita terkontraksi lebih dalam lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com