Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Jika Informasi Pemerintah Berubah-ubah, Masyarakat Jadi Tak Percaya

Kompas.com - 05/08/2020, 18:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, komunikasi publik yang disampaikan pemerintah selama pandemi Covid-19 di Indonesia sering tidak satu kesatuan.

Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.

"Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 ?," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

"Di awal-awal saya malah agak aneh kalau Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal," lanjutnya.

Baca juga: Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Pernyataan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 itu dinilainya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa semua pihak harus berdamai dengan Covid-19.

Saat itu Presiden beralasan, Covid-19 belum bisa dihilangkan dalam waktu dekat. Kemudian, dampak dari pandemi akibat penyakit itu akan melekat dalam waktu lama.

Menurut Johan Budi, pernyataan Presiden ini baik untuk kewaspadaan masyarakat.

Yang mana pemerintah dan pihak terkait hanya tinggal merumuskan langkah sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden.

"Tapi kemudian ada ini (pernyataan yang berbeda) yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Johan Budi.

Baca juga: Data Harian Covid-19 Tak Lagi Diumumkan dalam Konpers, IAKMI: Komunikasi Krisis Harusnya Ditingkatkan

"Sebagus apapun strategi yang dipunyai pemerintah, tetapi kalau itu tidak satu kesatuan, masyarakat akan tetap menjadi tidak percaya," lanjut mantan Juru Bicara KPK ini menegaskan.

Dia pun mengkritisi sikap pemerintah yang tidak melarang potensi terjadinya kerumunan di tempat umum.

Misalnya, kegiatan demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Belum lagi soal penggunaan istilah yang berubah-ubah. Menkes ngomong bahwa Covid-19 bisa sembuh sendiri. Kemudian Presiden pernah sampaikan bahwa virus corona mati kalau di iklim panas," tutur Johan Budi.

"Dengan adanya Jubir Pemerintah, merupakan suatu langkah kemajuan. Tapi kalau berbeda-beda yang disampaikan, alih-alih ubah perilaku, yang disampaikan pemerintah saya mengundang pertanyaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com