Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19

Kompas.com - 26/07/2020, 13:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebut, pemerintah harus menyiapkan sekitar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun untuk menyediakan vaksin Covid-19.

Perkiraan angka tersebut dikalkulasikan dengan perkiraan harga vaksin yang mencapai 5 hingga 10 dollar AS, dikalikan dengan 175 juta vaksin.

"Kalau katakanlah 5 dollar itu harganya dan dijual kurang lebih dengan harga yang sama berarti negara harus mengalokasikan kurang lebih sekitar Rp 25 triliun sampai Rp 30 triliun, lah, harus disiapkan," kata Dany dalam sebuah diskusi daring yang digelar Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Jamin Kesehatan Relawan Vaksin Covid-19

Adapun angka 175 juta vaksin, kata Dany, dihitung berdasar reproduction number (R0) yang mencapai angka 2 hingga 3.

R0 merupakan angka pertambahan kasus Covid-19 tanpa adanya intervensi atau secara alami.

Jika kasus Covid-19 dinyatakan R0 sekitar 2,5, artinya secara alami tanpa intervensi 1 orang yang positif Covid-19 akan menularkan 2-3 orang. Atau, bisa juga dimaknai muncul 2-3 kasus baru secara rata-rata.

"Kalau indikator-indikator Covid kita R0-nya itu kan katakanlah di 2 atau 3 berarti kita itu kurang lebuh perlu 174 atau 175 juta vaksin," ucap Dany.

"Negara harus mengalokasikan itu," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Datangkan Ahli dari Eropa untuk Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin Covid-19

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 asal China, yang dikembangkan Sinovac.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap 3," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Bambang mengatakan, vaksin tersebut tidak langsung digunakan setibanya di Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu.

Menurut dia, sebanyak 2.400 vaksin tersebut bakal diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid ke 1.620 Relawan Digelar Awal Agustus

Adapun satu vaksin Sinovac diperuntukkan bagi satu orang. Sisanya, kata Bambang, sudah dialokasikan untuk keperluan uji klinis juga.

"Ini dosisnya dosis tunggal tinggal pakai. Vaksinnya sudah ada di dalam kemasan jarum suntik jadi tinggal disuntikkan ke sukarelawan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com