Menlu Retno: Setiap Helaan Napas Politik Luar Negeri Indonesia Ada Palestina

Kompas.com - 26/07/2020, 12:43 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menghadiri Pertemuan 25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC) secara virtual, Kamis (9/4/2020). Kemlu RIMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat menghadiri Pertemuan 25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC) secara virtual, Kamis (9/4/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Palestina dalam menghadapi upaya pendudukan Israel tidak akan pernah berhenti.

Menurut dia, Indonesia memiliki alasan kuat dalam memberikan dukungan tersebut, yaitu sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam alinea pertama UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there," kata Retno seperti dilansir dari Antara, Minggu (26/7/2020).

Baca juga: Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Dalam mendukung kemerdekaan tersebut, ia menambahkan, diperlukan dukungan yang luas dari masyarakat internasional. Sebab, saat ini Palestina tengah dihadapkan pada dua tantangan yang berat.

Pertama, tawaran Amerika Serikat melalui Kesepakatan Abad Ini. Kedua, rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat pada 1 Juli 2020.

Indonesia, imbuh Retno, mengecam kedua langkah tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional.

Selain itu, langkah tersebut juga semakin menjauhkan upaya perdamaian yang berdasarkan 'solusi dua negara' atau two-state solution.

Baca juga: Palestina Dihapus dari Google Maps Juga Terjadi pada 2016

Rupayanya, upaya penggalangan dukungan yang dilakukan Indonesia pun disambut baik. Sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, Prancis, serta Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI, mendukung langkah Indonesia dalam mencegah dan menolak aneksasi.

Hingga tanggal yang ditetapkan, 1 Juli 2020, Israel urung menjalankan rencana pencaplokan yang menargetkan 30 persen wilayah Tepi Barat. 

Ini sesuai dengan perjanjian damai yang diusulkan Presiden AS Donald Trump dalam Kesepakatan Abad Ini.

Baca juga: Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X