Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Kompas.com - 21/07/2020, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (20/7/2020) kemarin.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut, pertemuan ITU membahas upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19," kata Eddy kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Selain Eddy, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Hadir pula Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur.

Eddy menegaskan, meskipun PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

"Kepentingan rakyat yang diutamakan dan perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan," kata Eddy.

Eddy menyebut, dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi.

Baca juga: Pemerintah Tunda RUU HIP, PAN: Pembahasan Memang Sudah Tak Bisa Dilanjutkan

Masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

"Kehadiran keduanya yang juga mantan Ketua Umum PAN, sekaligus pelaku ekonomi, menguatkan komitmen PAN untuk memberikan terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional", kata Eddy.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, hususnya di era pandemi Covid 19 yang membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

Kendati demikian, Eddy memastikan, tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke kabinet dalam pertemuan itu. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

"Kita tidak membahasnya kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman tersebut dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com