Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Selesai dalam 3 Bulan, Tim: Tidak Bisa

Kompas.com - 21/07/2020, 17:14 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (21/7/2020) siang, menerima Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar vaksin Covid-19 asal China yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis dapat diselesaikan dan tersedia dalam tiga bulan ke depan.

Demikian diungkapkan Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 yang juga Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil, usai pertemuan.

"Arahan khusus dari Pak Presiden, usahakan vaksin corona ini cepat ada. Kalau bisa tiga bulan," ujar Kusnadi dalam jumpa pers.

Baca juga: Sedang Uji Klinis, Vaksin Covid-19 di Indonesia Diproduksi Tahun Depan

Namun, tim tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Kusnadi menyebut, tim riset uji klinis vaksin Covid-19 bekerja sangat hati-hati sehingga tidak mungkin dapat dirampungkan dalam tiga bulan saja.

"Kami bilang enggak bisa tiga bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar," kata Kusnandi.

Kusnandi dam tim pun memperkirakan, proses uji klinis baru bisa selesai pada Januari 2021 mendatang.

Unpad bekerjasama dengan PT Bio Farma dan Balitbang Kementerian Kesehatan dalam melakukan proses uji klinis ini.

Vaksin tersebut akan disuntikkan ke ke 1.620 sampel orang rentang usia 18-59 tahun.

Baca juga: Dua Vaksin Corona Tunjukkan Hasil Menjanjikan, Selanjutnya Bagaimana?


Jika uji klinis ini berhasil, maka barulah PT Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut.

Kusnandi sendiri mengaku sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun. Selama rentang waktu itu, ia sudah mengerjakan 32 kali uji klinis.

Meskipun vaksin ini memang dibutuhkan masyarakat, namun Kusnandi menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru dan sangat hati-hat dalam melakukan uji klinis ini.

"Karena kalau untuk uji klinis medis ada tata cara yang sudah diatur oleh WHO. Harus begini, enggak boleh dicepetin. Nanti hasilnya tidak baik dan malah vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan manfaatnya," kata Kusnandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com