Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Universitas Terbuka Jadi Pionir Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 21/07/2020, 11:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Universitas Terbuka merupakan pionir pembelajaran jarak jauh yang selama pandemi Covid-19 ini dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran.

Pembelajaran jarak jauh yang dimaksud adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan mengandalkan akses internet.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, pembelajaran jarak jauh secara daring dilaksanakan untuk menghindari perkumpulan banyak orang di satu ruangan yang dapat berpotensi terjadi penularan Covid-19.

"Kami mengakui bahwa dalam pembelajaran secara daring, Universitas Terbuka merupakan leader di Indonesia," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan saat wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2019-2020 secara daring, Selasa (21/7/2020).

"Jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring, Universitas Terbuka sudah melakukannya," tutur dia.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Dalam masa pandemi Covid-19, kata dia, metode pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan Universitas Terbuka sangat cocok diterapkan di semua tingkat pendidikan.

Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Termasuk madrasah dan pondok pesantren yang pernah melaksanakannya.

Ia juga menilai, selama ini Universitas Terbuka telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Terutama dalam memberikan kesempatan bagi masyakarat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.

"Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin," kata dia.

Baca juga: Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Ma'ruf Amin pun berharap Universitas Terbuka dapat terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas dengan mendorong semakin banyaknya akses untuk pendidikan tinggi.

Saat ini, kata dia, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di Indonesia masih di bawah 40 persen.

Ia pun berharap Universitas Terbuka dapat menjadi salah satu pendorong angka APK tersebut.

"Hal ini juga sesuai dengan roadmap pemerintah dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com