Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Kompas.com - 02/07/2020, 17:40 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti memperkirakan, butuh biaya besar untuk memproduksi massal vaksin virus corona agar mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ghufron menaksir harga vaksin per orang adalah sebesar 5 Dolar AS atau Rp 75.000.

"Jika harga vaksinnya 5 Dollar AS atau Rp 75.000, maka paling tidak kita membutuhkan Rp 26,4 triliun," ujar Ghufron dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Ghufron menyebut, perkiraan biaya ini dihitung dengan rumus viro yang digunakan untuk menghitung berapa orang yang perlu divaksin.

Baca juga: Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Berdasarkan formula tersebut, dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus ke tiga orang lainnya.

Lalu dilakukan perhitungan 2/3 dikalikan 260 juta jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya adalah 176 juta unit vaksin yang harus diproduksi massal.

Namun, jika satu orang harus divaksin dua kali, maka perlu 352 juta unit vaksin.

"Biaya tentu saja besar dan butuh banyak usaha dari semua pihak, peneliti, akademisi, serta investor," ujar dia.

Ghufron menambahkan, proses pemberian vaksin juga tidak bisa dilakukan sekaligus. Butuh waktu setidaknya untuk melakukan vaksin terhadap penduduk yang membutuhkan.

"Setidaknya kita perlu satu tahun untuk memvaksinasi semua orang itu," kata dia.

Baca juga: Uji Coba Vaksin Virus Corona Ini Menunjukkan Perkembangan Positif

Adapun, vaksin Covid-19 yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini masih memasuki tahap uji klinis.

Vaksin dikembangkan BUMN PT Kalbe Farma Tbk bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menyebut, proses uji klinis fase pertama sudah dimulai pada bulan Juni 2020 di Korea Selatan.

Sedangkan uji klinis fase kedua rencananya digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com