Jokowi Minta Pemerintah Daerah Jangan Paksakan New Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan fase kenormalan baru atau new normal tidak dipaksakan oleh pemerintah daerah.

Apalagi, jika suatu daerah memutuskan masuk ke fase new normal tetapi kasus Covid-19 di daerah itu masih tinggi.

Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan Gubernur Jawa Tengah, serta wali kota dan bupati di sana, saat ia berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).

"Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan data masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa," ujar Jokowi melalui video conference, Selasa pagi.

Baca juga: Jokowi Minta Gugus Tugas Pusat Bimbing Pemda Memasuki New Normal

Ia meminta para kepala daerah mendengar masukan para pakar epidemiologi dan saintis sebelum memberlakukan new normal.

Jokowi mengatakan, jika data epidemiologi di suatu daerah tidak memungkinan untuk memberlakukan fase new normal maka tidak boleh dipaksakan.

Presiden tak ingin ekonomi berjalan, namun di satu sisi sektor kesehatan terus-menerus dalam kondisi krisis.

Baca juga: Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi

Jika sektor kesehatan tergerus dengan semakin banyaknya pasien Covid-19, ke depannya justru akan memperburuk kondisi ekonomi.

"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan yang benar," ucap Jokowi.

"Setiap kita membuat kebijakan, setiap membuat policy betul-betul tolong yang namanya data sains itu dipakai," tutur Presiden.