Kompas.com - 30/06/2020, 10:20 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah memerintahkan semua kementerian dan lembaga agar segera menggelontorkan anggaran belanja. Ia pun mengaku melakukan pemantauan setiap harinya.

"Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen," kata Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah di Semarang yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020).

"Kalau masih rendah, saya telepon, langsung saya tegur. Langsung menterinya atau kepala lembaganya," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Jateng, ke Kantor Gugus Tugas hingga Kawasan Industri

Jokowi menegaskan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, anggaran belanja harus segera digelontorkan.

Sebab, hal itu akan memperbanyak peredaran uang di masyarakat sehingga ekonomi bisa terbantu.

"Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan sedikit. Harus terus belanja, kita dorong agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak," kata dia.

Jokowi pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah serupa. Ia meminta penggelontoran anggaran di tiap daerah difokuskan pada tiga hal, yakni kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi.

"Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengungkapkan kejengkelan atas masalah anggaran yang lambat digelontorkan ini pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial untuk rakyat serta stimulus ekonomi bagi dunia usaha juga belum optimal.

Dengan nada tinggi, Jokowi mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstrakeras pada masa krisis ini.

Kepala Negara lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Nasional
Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan 'Netizen' Selepas Sembuh dari Covid-19

Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan "Netizen" Selepas Sembuh dari Covid-19

Nasional
Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Nasional
UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

Nasional
TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X