Jokowi: Saya Sekarang Tahu Setiap Hari Kementerian Keluar Anggaran Berapa Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah memerintahkan semua kementerian dan lembaga agar segera menggelontorkan anggaran belanja. Ia pun mengaku melakukan pemantauan setiap harinya.

"Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen," kata Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah di Semarang yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020).

"Kalau masih rendah, saya telepon, langsung saya tegur. Langsung menterinya atau kepala lembaganya," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Jateng, ke Kantor Gugus Tugas hingga Kawasan Industri

Jokowi menegaskan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, anggaran belanja harus segera digelontorkan.

Sebab, hal itu akan memperbanyak peredaran uang di masyarakat sehingga ekonomi bisa terbantu.

"Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan sedikit. Harus terus belanja, kita dorong agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak," kata dia.

Jokowi pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah serupa. Ia meminta penggelontoran anggaran di tiap daerah difokuskan pada tiga hal, yakni kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi.

"Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengungkapkan kejengkelan atas masalah anggaran yang lambat digelontorkan ini pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial untuk rakyat serta stimulus ekonomi bagi dunia usaha juga belum optimal.

Dengan nada tinggi, Jokowi mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstrakeras pada masa krisis ini.

Kepala Negara lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.