Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Ketimpangan di DPR, Kami Tak Bahagia Jadi Oposisi Sendirian

Kompas.com - 25/06/2020, 21:48 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai ada ketimpangan jumlah antara fraksi pendukung pemerintah dan fraksi yang berperan sebagai oposisi di DPR. 

Mardani mengatakan, sampai saat ini hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintah di parlemen.

"Memang ada ketimpangan faktanya yang tegas menyatakan oposisi baru satu PKS saja. Kami tidak bahagia sendirian oposisi," kata Mardani dalam diskusi online, Kamis (25/6/2020).

Di parlemen saat ini, tercatat ada sembilan fraksi. 

Baca juga: PKS: Aneh jika TAP MPRS Larangan Komunisme Tak Dijadikan Rujukan RUU HIP

Enam fraksi di antaranya adalah pendukung pemerintah yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem.

Sedangkan dua fraksi lainnya yakni PAN dan Demokrat tak mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah atau sebagai oposisi.

Menurut Mardani, komposisi yang pas untuk parlemen sekarang ini adalah semua partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 berfungsi sebagai oposisi.

Partai pendukung Prabowo di Pilpres 2019 antara lain adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan Berkarya. Partai yang disebut terakhir tidak berhasil lolos ambang batas parlemen.

Sedangkan pendukung pemerintah, adalah mereka yang pada saat Pilres mengusung dan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasangan tersebut akhirnya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 

Baca juga: Anggota DPR Fraksi Gerindra-PKS Pertanyakan Pencabutan Asimilasi Bahar bin Smith

"Kita (partai pendukung Prabowo) sebagai check and balace sehingga seimbang," ujarnya.

Mardani berharap jumlah partai oposisi bisa bertambah agar sistem pengawasan di parlemen terhadap pemerintah menjadi lebih baik lagi.

"Kita berharap Demokrat udah agak sering bergabung nih, kami bersyukur mudah-mudahan PAN juga gabung, Nasdem kayaknya sudah mulai dua kaki," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com