PBNU Hormati Keputusan Arab Saudi soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Secara Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang menggelar ibadah haji 2020 secara terbatas dalam rangka pencegahan virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Tanfidziyah Robikin Emhas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2020).

"Kita memaklumi keputusan Pemerintah Saudi. Karena kita tahu bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan manusia adalah bagian dari ajaran Islam," kata Robikin.

Robikin berharap calon jemaah haji Indonesia juga tidak berkecil hati dengan kebijakan yang dibuat pihak Arab Saudi.

Baca juga: Kemenag: Terbuka Kemungkinan WNI di Saudi Beribadah Haji Tahun Ini

Ia pun mengingatkan banyak cara juga ibadah dalam Islam yang imbalannya setara dengan menunaikan ibadah haji.

"Antara lain menjamin kelangsungan hidup dan memberi makan yatim-piatu, istiqomah hadir dalam majelis ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, berdzikir sepenjang waktu dengan bacaan baqiatus shalihat," ucap dia.

Diketahui, pemerintah Arab Saudi pada Senin (22/6/2020) mengumumkan, akan menggelar ibadah haji 2020 dengan kuota jemaah yang sangat terbatas.

Pemerintah Arab hanya memperbolehkan para jemaah yang sudah berada di sana saja yang diizinkan melakukan ibadah haji.

Baca juga: Arab Saudi Batasi Ibadah Haji, Begini Protokolnya

Upaya ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona yang masih melanda Arab Saudi maupun negara-negara lainnya.

Kegiatan ibadah haji yang bakal menyedot jutaan umat Islam ke Arab Saudi jika tetap digelar normal, diprediksi bakal menjadi pemicu lonjakan kasus baru Covid-19.

Oleh karenanya, Arab Saudi memutuskan akan menggelar ibadah haji 2020 secara terbatas, menyusul beberapa negara yang telah membatalkan keberangkatan jemaahnya.

"Diputuskan untuk mengadakan ibadah haji tahun ini dengan jumlah yang sangat terbatas... dengan bangsa-bangsa lain yang berada di kerajaan ini," tulis kantor berita resmi Saudi Press Agency, mengutip Kementerian Haji setempat.