Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi Menko PMK Beberkan Risiko Pelonggaran PSBB

Kompas.com - 22/06/2020, 16:28 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Muhadjir mengaku dimintai laporan soal dampak dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

"Yang pertama tentang beliau meminta penjelasan tentang kondisi terakhir di dalam kaitannya dengan adanya pengurangan pembatasan atau PSBB, pengurangan PSBB di beberapa daerah itu intinya apakah masih terkendali atau tidak gitu ya," kata Muhadjir usai bertemu Jokowi.

Baca juga: 60 Persen Tenaga Medis di Sulsel Sembuh dari Covid-19

Muhadjir pun mengaku menjelaskan ke Jokowi bahwa pelonggaran PSBB otomatis memiliki konsekuensi, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus positif naik.

Namun, pelonggaran PSBB juga bisa mengairahkan perekonomian.

"Ya kalau saya tadi memberi pertimbangan beliau. Ini memang pilihannya kan harus berimbang antara kita harus segera memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, landai, syukur bisa turun," ucap dia.

Namun Muhadjir mengakui dalam praktiknya terkadang pemerintah harus memilih salah satu aspek, antara menekan penularan Covid-19 atau memulihkan ekonomi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 22 Juni 2020

"Di lapangan bisa saja dalam dalam momen-momen tertentu harus memilih salah satu," ucap Muhadjir.

Kepada Jokowi, Muhadjir sekaligus menyampaikan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kalau penilaian dari gugus tugas untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali. Untuk untuk perkembangan penanganan Covid-19 19 ini masih terkendali," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com