Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Afif dalam diskusi online bertajuk 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah', Sabtu (20/6/2020).

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afif.

Afif mengungkapkan, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai data dari daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Mendagri: Pilkada Asimetris Perlu Dipertimbangkan

Dari data yang dikumpulkan tersebut, sebanyak 369 data terkait kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat pelaksanaan pilkada akhirnya diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Data kita menunjukkan 369 data yang kami sampaikan ke KASN sebagai lembaga yang punya kuasa penindakan terhadap jajarannya yang tidak netral," ujarnya.

Terkait politik uang, menurut Afifuddin, Bawaslu memerlukan kerjasama dari calon kepala daerah dan partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi.

Serta diperlukan edukasi dari penyelenggara pemilu dan pemerintah agar masyarakat tidak masuk dalam politik uang.

Baca juga: Protokol Covid-19 di Pilkada Belum Diundangkan, KPU Terbitkan SE

"Pendidikan ke masyarakat juga harus kita berikan jangan sampai seakan-akan kita ini selalu memposisikan masyarakat tidak siap," ungkapnya.

"Padahal sebagian itu harus kita perhatikan karena politik kita sebagai penyelenggara pemerintah harus berikan pendidikan jangan seakan-akan korbannya itu hanya masyarakat," lanjut dia.

Selain itu, Afif juga berharap partai politik dan calon kepala daerah juga turut memerangi politik uang.

"Kita harus posisikan bahwa ini penyakit kita semua. Kalau mau dibasmi ya kerjasama kita semua," ucap Afifuddin.