Mendagri: Pilkada Asimetris Perlu Dipertimbangkan

Kompas.com - 20/06/2020, 17:55 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri. Tangkap layar Kompas TVMendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri.
|

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua pihak mempertimbangkan sarannya untuk melaksanakan pilkada asimetris.

Hal tersebut dikatakan Tito dalam diskusi online bertajuk 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah', Sabtu (20/6/2020).

"Saya sarankan pilkada asimetris mungkin perlu dipertimbangkan, bukan sesuatu yang aneh, kita tak perlu alergi. Pendapat saya karena ada juga sekarang daerah-daerah yang tidak lakukan pemilihan langsung," kata Tito.

"Contoh Yogya karena keistimewaannya maka Sri Sultan jadi Gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, wali kota, (bupati) Kepuluan Seribu dipilih Gubernur jadi dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Tito ini mengaku sempat melontarkan usul pilkada asimetris atau usul tidak sepenuhnya pilkada dilakukan secara langsung beberapa waktu lalu.

Hal itu, menurut dia, perlu diusulkan untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan Pilkada langsung.

"Ada yang langsung dan tidak, untuk pilkada asimetris untuk kurangi dampak negatif kita harus lihat kedewasaan demokrasi, daerah betul-betul siap pilih pemimpun paham enggak mereka harus pilih pemimpin yang tepat," imbuhnya.

Tito menjelaskan, penentuan daerah yang melakukan pilkada langsung atau tidak langsung bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) setiap daerah.

Baca juga: Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tak Angkat Isu Suku dan Agama pada Pilkada 2020

Mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kemampuan rumah tangga. Ia melanjutkan, bagi daerah yang memiliki indeks IPM yang tinggi, maka dapat mengadakan Pilkada langsung.

"Sehingga ada kategori IPM tinggi artinya pendidikan baik, kesehatan baik mereka dewasa berdemokrasi," ungkapnya.

"Mereka mengerti memilih pemimpin penting. Kedua IPM sedang dan ketiga IPM rendah yang rendah kurang terdidik kurang sehat sehingga mudah dimanipulasi," lanjut Tito.

Faktor lainnya yang menentukan pelaksanaan pilkada langsung dan tidak langsung adalah dari kemampuan fiskal setiap daerah.

Sedangkan faktor terakhir dalam sosial dan ekonomi daerah tersebut. Tito mengatakan pelaksaan pilkada tidak boleh memecah keharmonisan di daerah.

"Katakan beberapa daerah di Papua di daerah pegunungan di mana sistem kekerabatan sangat tinggi yang dipilih kerabat daripada kualitas," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

Nasional
Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Nasional
Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Nasional
Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Nasional
BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

Nasional
Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Nasional
Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Nasional
Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X