Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Disarankan Tak Lepas Masker Meski di Dalam Kantor

Kompas.com - 15/06/2020, 19:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyarankan masyarakat tidak melepas masker secara sembarangan saat berada di kantor.

Hal ini bertujuan mencegah potensi penularan Covid-19 saat bekerja.

"Gunakan masker dengan baik dan benar. Jangan asal lepas masker saat ada di kantor atau sedang ramai orang," ujar Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Hari Pertama PIM Beroperasi, Manajemen Dapati Pengunjung Lepas Masker di Dalam Mal

Reisa kemudian menjelaskan sejumlah protokol pencegahan penularan Covid-19 di di tempat kerja.

Pertama, jaga jarak fisik minimal satu hingga dua meter saat berkontak sosial.

Kedua, pastikan tempat kerja atau kantor kita memiliki ventilasi yang baik.

Ketiga, cuci tangan sesering mungkin setelah memegang barang-barang yang dipakai bersama-sama orang lain.

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Wajib Pakai Pelindung Wajah dan Masker

"Ingat, kalau fasilitas cuci tangan tidak banyak, bawalah cairan pencuci tangan atau hand sanitizer," tutur Reisa.

Keempat, jaga kebersihan kantor secara berkala dengan melakukan disinfeksi di tempat kerja.

Kelima, perhatikan sistem tempat duduk di ruang kerja dan pastikan berjarak lebih dari satu meter.

Keenam, apabila merasa sakit, sebaiknya individu bekerja dari rumah.

Baca juga: Panjat Tebing Disarankan Pakai Masker, Ini Cara Agar Tidak Mengganggu

"Berikutnya, terapkan etika batuk dan bersin. Bisa dengan memakai siku atau menutup mulut dan hidung memakai tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup," ujar Reisa.

Terkakhir, kata dia, pengaturan pintu masuk dan keluar untuk semua karyawan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan orang.

Reisa menambahkan, rangkaian protokol ini sebaiknya berlaku juga di tempat makan, ruang istirahat dan ruang pertemuan yang berada di tempat kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com