Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga 26 Mei, Ada 65.748 ODP dan 12.022 PDP Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 26/05/2020, 16:42 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat dengan status orang dalam pematauan (ODP).

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, sampai dengan Selasa (26/5/2020) sudah ada orang ODP.

"Kita masih melakukan pemantauan terus-menerus terhadap 65.748 orang kasus ODP," kata Yuri dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 12.022 orang.

Baca juga: Petugas RS Minta Uang Rp 3 Juta untuk Pemulasaraan Jenazah PDP, Ini Faktanya

PDP nantinya akan menjadi prioritas pemerintah untuk diperiksa dengan metode polymerase chain reaction (PCR) ataupun metode tes cepat molekuler (TCM).

Ia mengatakan, saat ini sudah ada 406 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak Covid-19.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia juga masih terus bertambah.

Berdasarkan data yang sama hari ini total kasus positif Covid-19 berjumlah 23.165 orang.

Baca juga: Ingin Lebaran di Rumah, Pasien Positif dan PDP Covid-19 Berteriak dan Ancam Bunuh Diri

"Terkonfirmasi positif Covid-19 naik 415 orang sehingga menjadi 23.165," ujarnya.

Diketahui, jumlah total pasien positif pada Senin (25/5/2020) yaitu 22.750 orang.

Dari total 23.165 kasus, sebanyak 1.418 pasien meninggal dunia.

Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.877 orang. Angka pasien sembuh didapat dari hasil penambahan selama 24 jam terakhir, yakni 235 pasien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com