Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DMI: 100.000 Guru Ngaji Terdampak Covid-19 Belum Terima Bantuan

Kompas.com - 10/05/2020, 21:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengungkapkan, sebanyak 100.000 pengajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) terdampak Covid-19 belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

"Untuk menjadi perhatian kepada segenap pengurus wilayah, kami dapat laporan ada data 100.000 para guru dan ustaz di sejumlah TPA dan TPQ yang belum menerima bantuan pemerintah baik itu BLT maupun sembako," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

Baca juga: Melalui Dompet Dhuafa, Telkomsel Beri Bantuan Sembako kepada Guru Ngaji

Mantan Wakapolri itu juga meminta kepada segenap pengurus DMI daerah agar memperhatikan para pengajar di sejumlah TPA terdampak Covid-19 yang belum mendapat bantuan pemerintah.

"Untuk itu para pengurus bisa melacak keberadaan mereka dan memberikan bantuan" tegas Syafruddin.

DMI juga bersyukur karena berkat antisipasi dari segenap pengurus sehingga belum ada laporan yang menyatakan masjid sebagai pusat penularan.

Sekalipun ada klaster jemaah tablig, namun pusat penyebarannya bukan terjadi di dalam masjid.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Guru Ngaji di Jabar Dapat Paket Sembako

"Memang ada klaster jamaah tablig, tapi itu kejadiannya bukan di masjid," ungkap Syafruddin.

Sementara itu, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengimbau kepada para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya lebih awal untuk membantu sesama umat Islam yang terdampak Covid-19.

"Mungkin bisa mempercepat pembayaran zakatnya dalam hal ini zakat mal, supaya bisa cepat kita bagikan karena banyak yang membutuhkan akibat dari Covid," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com