Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Covid-19, Sebanyak 38.000 Pekerja Migran Diprediksi Akan Pulang ke Indonesia

Kompas.com - 02/05/2020, 07:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan menjelang Lebaran nanti diprediksi akan terjadi eksodus pekerja migran Indonesia dalam jumlah besar.

Eksodus ini berupa kepulangan atau pemulangan pekerja migran Indonesia.

"Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pemudik pekerja migran sekitar 38.000 orang," ujar Wahyu sebagaimana dikutip dari keterangan pers Migrant Care, Jumat (1/5/2020).

Wahyu menuturkan, sebagian besar di antara mereka adalah pekerja yang telah selesai masa kontrak atau yang diperpendek masa kontraknya.

 

 

Dia mengatakan, kepulangan pekerja migran ke Tanah Air itu disebabkan sejumlah faktor.

Salah satunya, pengaruh pada keberlangsungan kerja dan penghidupan pekerja migran karena ruang gerak terbatasi.

"Yang mana beberapa negara tujuan menerapkan lockdown serta menguatnya sentiment rasisme, xenophobia yang menomorduakan kaum pendatang asing dalam penanganan pandemi Covid-19," ungkap dia.

Wahyu mencontohkan, kondisi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terjebak lockdown (Movement Control Order) di Malaysia.

"Sebagian besar diantara mereka adalah pekerja migran tidak berdokumen yang tentu tidak memiliki keleluasaan bergerak disaat mereka harus kehilangan pekerjaan dalam status sebagai pekerja upah harian atau mingguan," kata Wahyu.

 

 

Kondisi inilah yang membuat mereka menantang marabahaya untuk pulang kampung dengan menyeberang Selat Malaka dengan moda transportasi laut yang belum tentu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun pekerja migran yang bertahan di Malaysia pun juga harus menghadapi krisis pangan karena keterbatasan logistik sementara mereka tak lagi menerima upah.

Realitas tersebut, lanjut Wahyu, memperlihatkan bahwa krisis yang terjadi dan dialami oleh pekerja migran Indonesia terjadi mulai dari negara tujuan hingga negara asal.

"Oleh karena itu diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif untuk memitigasi dan mengantisipasi krisis ini agar tidak menjadi tragedi kemanusiaan," tutur Wahyu.

 

 

"Kita tidak menginginkan adanya pekerja migran kelaparan di negara tujuan dan ketika pulang ke kampung halaman terjerembab dalam jurang kemelaratan," kata dia.

Oleh karena itu, Migrant Care meminta pemerintah tidak melupakan kerentanan pekerja migran dalam skema jaring pengaman sosial dan kebijakan perlindungan sosial untuk antisipasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah Indonesia juga harus mendorong negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia untuk tidak diskriminatif dan tidak mengkriminalisasi pekerja migran tidak berdokumen dan lebih berfokus pada perlindungan pekerja migran dari penularan Covid-19," tambah Wahyu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com