Dampak Covid-19, Sebanyak 38.000 Pekerja Migran Diprediksi Akan Pulang ke Indonesia

Eksodus ini berupa kepulangan atau pemulangan pekerja migran Indonesia.

"Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pemudik pekerja migran sekitar 38.000 orang," ujar Wahyu sebagaimana dikutip dari keterangan pers Migrant Care, Jumat (1/5/2020).

Wahyu menuturkan, sebagian besar di antara mereka adalah pekerja yang telah selesai masa kontrak atau yang diperpendek masa kontraknya.

Dia mengatakan, kepulangan pekerja migran ke Tanah Air itu disebabkan sejumlah faktor.

Salah satunya, pengaruh pada keberlangsungan kerja dan penghidupan pekerja migran karena ruang gerak terbatasi.

"Yang mana beberapa negara tujuan menerapkan lockdown serta menguatnya sentiment rasisme, xenophobia yang menomorduakan kaum pendatang asing dalam penanganan pandemi Covid-19," ungkap dia.

Wahyu mencontohkan, kondisi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terjebak lockdown (Movement Control Order) di Malaysia.

"Sebagian besar diantara mereka adalah pekerja migran tidak berdokumen yang tentu tidak memiliki keleluasaan bergerak disaat mereka harus kehilangan pekerjaan dalam status sebagai pekerja upah harian atau mingguan," kata Wahyu.

Kondisi inilah yang membuat mereka menantang marabahaya untuk pulang kampung dengan menyeberang Selat Malaka dengan moda transportasi laut yang belum tentu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun pekerja migran yang bertahan di Malaysia pun juga harus menghadapi krisis pangan karena keterbatasan logistik sementara mereka tak lagi menerima upah.

Realitas tersebut, lanjut Wahyu, memperlihatkan bahwa krisis yang terjadi dan dialami oleh pekerja migran Indonesia terjadi mulai dari negara tujuan hingga negara asal.

"Oleh karena itu diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif untuk memitigasi dan mengantisipasi krisis ini agar tidak menjadi tragedi kemanusiaan," tutur Wahyu.

"Kita tidak menginginkan adanya pekerja migran kelaparan di negara tujuan dan ketika pulang ke kampung halaman terjerembab dalam jurang kemelaratan," kata dia.

Oleh karena itu, Migrant Care meminta pemerintah tidak melupakan kerentanan pekerja migran dalam skema jaring pengaman sosial dan kebijakan perlindungan sosial untuk antisipasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah Indonesia juga harus mendorong negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia untuk tidak diskriminatif dan tidak mengkriminalisasi pekerja migran tidak berdokumen dan lebih berfokus pada perlindungan pekerja migran dari penularan Covid-19," tambah Wahyu.