Upaya Mengatasi Potensi Anomi Sosial di Tengah Pandemi

Oleh: Rezi Erdiansyah

HAMPIR satu bulan, sejak kali pertama kasus virus corona secara resmi diumumkan terjadi di Indonesia, data menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah orang yang terserang Covid-19 setiap hari makin bertambah.

Ironisnya, hal yang sama juga terjadi dengan bertambahnya korban para tenaga medis yang berjuang mengatasi Covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik kebijakan penanganan terhadap orang-orang yang sudah terinveksi Covid-19, maupun kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Akan tetapi, intervensi kebijakan pemerintah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), upaya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di area publik dan fasilitas umum belum mampu mengatasi meluasnya penyebaran Covid-19.

Dari tiga kebijakan tersebut, tampaknya lembaga pendidikan yang paling konsisten menjalankan kebijakannya. Adapun dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial keagamaan masih ada yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sekalipun terlihat mulai berkurang.

Kebijakan memutus mata rantai merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Berbagai upaya dan imbauan melakukan social distancing dan physical distancing belum sepenuhnya berjalan.

Sebagian masyarakat, misalnya, tetap bekerja seperti biasa karena insititusi tempat bekerja belum memberikan ketegasan tentang kebijakan bekerja dari rumah.

Para pekerja sektor informalpun masih melakukan kegiatannya, terlihat masih tingginya aktivitas lalu lalang kendaraan roda dua, serta padatnya kendaraan di kawasan penunjang dan pemukiman padat pinggiran Jakarta.

Ditambah lagi dengan perilaku mudik tetap berjalan karena bagi para pemudik, larangan mengunjungi kampung halaman baru sebatas imbauan, belum merupakan larangan dengan konsekuensi hukum ataupun sanksi.

Kenyataan ini tidak dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang belum memiliki kesadaran mengenai bahaya Covid-19.

Pandangan ini tentu saja tidak dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat kesadaran sosial publik dapat hilang ketika kehidupan sosial berada dalam ketidakpastian.

Penyebaran Covid-19 dan korban yang semakin banyak, mengindikasikan bahwa kemampuan negara belum optimal sehingga melahirkan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan terdapat ruang ketidakpastian dalam tatanan kehidupan sosial.

Kerumitan masalah bertambah mana kala ada perbedaan pesan dari pemimpin publik pada tiap level kepemimpinan.

Misalnya, ada pemimpin publik tegas mengatakan larangan terhadap kegiatan mudik, ada yang sebatas imbauan, dan ada yang tidak memberikan larangan tetapi melakukan isolasi diri setelah tiba di tempat tujuan.