Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif agar warga yang berdomsili di DKI Jakarta tidak pulang ke kampung halaman di tengah wabah Covid-19.

"Beliau (Presiden) minta insentif ke calon pemudik agar mengurungkan niat untuk mudik dari DKI Jakarta," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).

Juliari mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif tersebut.

Baca juga: Dagang di Jakarta Lalu Mudik ke Sumedang, Pria Ini Ternyata Positif Covid-19

Meksi demikian, kata dia, pemerintah tak dapat memastikan seluruh warga bertahan untuk tak mudik.

"Kami berpikir ya, kita harus berikan mereka sesuatu agar mereka tidak pulang kampung dan tetap bertahan di DKI. Walaupun tidak bisa menahan 100 persen," ujarnya.

Juliari mengatakan, saat ini, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan terkait warga yang berencana mudik.

Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan data sebanyak 2,5 juta jiwa yang akan pulang ke kampung halaman.

Baca juga: Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

"Kami semalam baru terima data dari gubernur DKI yaitu data yang dari mereka adalah 2,5 juta jiwa atau 1,2 jiwa KK. Ini datanya sedang dalam pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),tidak hanya yang di data DTKS saja, saya yakin bahwa dari 1,2 juta KK ini pasti ada yang di luar DTKS," ucapnya.

Berdasarkan data tersebut, Juliari mengatakan, pemerintah akan mendata masyarakat yang akan mendapatkan intensif selama wabah Covid-19, terutama para pekerja harian.

"Karena waktu rapat, kami menargetkan bantuan untuk para pekerja harian. Orang yang berpenghasilan harian tiba-tiba penghasilannya sekarang tidak ada," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan tak akan menerbitkan larangan untuk mudik. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet terbatas, Kamis (2/4/2020).

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan usai rapat.

Baca juga: Pemerintah Yakin 56 Persen Masyarakat Tak Akan Mudik

Saat ditanya alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut hanya menjawab singkat.

Luhut menyebutkan, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tak akan diindahkan oleh sejumlah masyarakat.

"Orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita enggak mau (larang)," ucap dia.