Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jika Banyak Orang Pergi ke Daerah, Penyebaran Covid-19 Akan Cepat

Kompas.com - 03/04/2020, 10:09 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2020, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Kita sadar apabila banyak orang pergi ke daerah lain penyebarannya akan cepat. Oleh karena itu harus ada pemutus mata rantainya, jangan sampai menyebar ke daerah-daerah," ujar Kalla dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah Pusat Seharusnya Lebih Cepat Bertindak Dibanding Pemda

Kalla pun meminta masyarakat tidak perlu mudik jika tak ingin penyebaran virus corona semakin meluas.

Menurut Kalla, pemerintah pusat juga telah menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mudik.

"Apapun yang menjadi dilema pasti pemerintah akan memilih pilihan terbaik. Itu semua untuk menyelamatkan orang, tapi konsekuensinya dana, ya kalau dana masih bisa kita cari," terang dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Ada Tiga Masalah yang Harus Diselesaikan Pemerintah Terkait Covid-19

Selain itu, Kalla mengatakan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, perlu ada tindakan cepat yang diambil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

Terkait tindakan, JK justru menilai pemda lebih cepat mengambil tindakan dalam upaya meredam penyebaran virus corona.

"Apa yang dilakukan daerah lebih realistis karena dia yang mengetahui kondisi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta perantau di Jakarta tak mudik karena dapat menularkan Covid-19 kepada keluarga mereka di daerah.

Apalagi, saat ini Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak.

Karena itu, bagi mereka yang tak mudik, pemerintah menjanjikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari selama di Jakarta.

"Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut usai rapat bersama Presiden, melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Karena tidak mudik maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," ucap Luhut.

Baca juga: Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Ia mengatakan, Indonesia tidak memberlakukan lockdown seperti di India, Malaysia, dan China.

Opsi lockdown tidak diambil lantaran akan sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah.

"Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown (seperti) di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei," ujar Luhut.

"Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com