Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Ada Tiga Masalah yang Harus Diselesaikan Pemerintah Terkait Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 09:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tiga catatan yang menjadi pokok permasalahan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 saat ini 

"Masalah ini, ada tiga masalah pokok yang harus diselesaikan," ujar Kalla dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah Pusat Seharusnya Lebih Cepat Bertindak Dibanding Pemda

Catatan pertama, mengenai waktu. Menurut Kalla, saat ini waktu menjadi sangat berharga untuk menyelamatkan bangsa.

Kedua, koordinasi yang baik dalam menangani penyebaran corona. Ketiga, ketersediaan logistik yang teratur di tengah pandemi.

Terkait ketersediaan logistik, kata Kalla, pemerintah dapat belajar dari peristiwa krisis 1998.

Di mana tidak stabilnya situasi politik dibarengi dengan pergeseran ekonomi akan menimbulkan pergerakan massa.

Kalla mengatakan, pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut agar sigap menyediakan logistik dan tidak terjadi kekacauan.

"Jangan dilambat-lambat, jangan kalau terjadi chaos baru dibagikan, karena itu sudah terlambat, maka sebelum chaos kita harus membagikan," katanya.

Baca juga: Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Selain itu, JK menilai bahwa permasalahan saat ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah.

Melainkan semua elemen bangsa harus turun tangan menangani permasalahan penyebaran corona.

Karena itu, ketika pemerintah membuat sebuah aturan, maka masyarakat harus memahami, karena kebijakan yang dikeluarkan demi kebaikan bersama.

"Masyarakat harus patuh dengan yang dilakukan pemerintah," katanya.

Baca juga: Jumlah Pasien Positif Corona Mencapai 1.790 Orang, Masyarakat Diimbau Hati-hati saat Ibadah

Adapun berdasarkan data pemerintah, hingga Kamis (2/4/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 1.790 kasus positif corona.

Jumlah ini bertambah setelah diketahui ada 113 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Sedangkan jumlah kematian mencapai 170 kasus. Di mana jumlah kematian bertambah 13 kasus dalam 24 jam terakhir.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com