Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Kompas.com - 02/04/2020, 12:56 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta program bantuan pemerintah segera dieksekusi untuk meringankan beban masyarakat yang kondisi ekonominya terdampak oleh pandemi virus corona Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).

"Yang berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah, tadi saya perintahkan agar segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan," kata Jokowi.

Baca juga: Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Ia sebelumnya telah mengumumkan sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah.

Jumlah keluarga penerima bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besaran angkanya juga dinaikkan 25 persen.

Jumlah penerima Kartu Sembako juga akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta orang. Nilai yang akan diterima juga naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Anggaran Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau korban PHK juga dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang.

Selain itu, pemerintah juga menggratiskan listrik selama tiga bulan bagi pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 Va.

Baca juga: Gratiskan Listrik Untuk Masyarakat Miskin, PLN Dipastikan Tidak Merugi

Presiden Jokowi meminta seluruh program bantuan yang sudah ia umumkan itu segera dieksekusi.

Sebab, ia meyakini program tersebut akan sangat membantu perekonomian masyarakat kecil di tengah pandemi corona ini.

"Baik itu yang berkaitan dengan PKH, dengan sembako lewat kartu sembako, kartu pra kerja, berkaitan dengan pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA. Kalau ini segera bisa di lapangan disksekusi akan baik untuk masyarakat kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com