Sandiaga Minta Pusat dan Daerah Tak Berdebat soal Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling berdebat soal penerapan penguncian wilayah (lockdown) di tengah pandemi virus corona yang kini meluas.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling silang pendapat.

"Saya ingin mengajak kita jangan berdebat apakah ini lockdown atau seperti misal di Papua, Lukas Enembe, melakukan secara voluntary. Ini bukan saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat silang pendapat," kata Sandi dalam konferensi pers yang digelar secara online, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: WHO Minta Status Lockdown Tak Dicabut Terlalu Awal

Mantan kandidat Pilpres 2019 itu menegaskan saat ini keselamatan masyarakat merupakan hal utama.

Sandi meminta pemerintah, dengan data-data yang dimiliki, menetapkan dan memantau wilayah yang masuk dalam kategori 'zona merah' penyebaran virus corona.

"Kita harus utamakan keselamatan masyarakat, gunakan data-data dari Kemenkes dan BNPB serta otoritas lain utntuk menetapkan kategori mana yang zona merah," tuturnya.

"Kalau sudah zona merah harus diupayakan langkah pembatasan yang lebih disiplin dengan menurunkan tentu aparat, seperti Satpol PP untuk mengingatkan kita. Dishub juga bisa diturunkan untuk memantau," imbuh Sandi.

Baca juga: Wajah India dalam Lockdown: Kebutuhan Pokok Langka, Polusi Berkurang, Burung Berkicau

Di saat bersamaan, kata Sandi, pemerintah harus menyiapkan kebijakan ekonomi untuk melindungi masyarakat di situasi krisis ini.

Dia menyatakan, negara harus hadir untuk menjamin pergerakan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang mengandalkan pendapatan harian.

"Lalu bagaimana kalau mereka di-lockdown terus enggak dapat uang sehari-hari. Di sini tugasnya pemerintah yang sudah dilindungi undang-undang bahwa negara harus hadir memberikan bantuan," ujar Sandi.

Baca juga: Afrika Selatan Berlakukan Lockdown Selama 3 Minggu karena Wabah Virus Corona

Mengenai opsi lockdown ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan alasannya melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi virus corona.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

"Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.