Wisma Atlet untuk Pasien Covid-19, Wapres: Ada 1.800 Tempat Tidur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan pemerintah akan memanfaatkan wisma atlet bekas Asian Games 2018 untuk merawat pasien Covid-19.

Ia mengatakan wisma atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu akan disiapkan bagi pasien yang tidak bisa dirawat di rumah.

"Pemerintah juga sudah menyiapkan wisma atlet untuk mereka yang memang tidak bisa dirawat di rumah. Sebab bagi mereka yang bisa dirawat di rumah, dianjurkan perawatannya di rumah," ujar Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Dengan demikian, kata dia, selain 132 rumah sakit (RS) yang disiagakan untuk menangani pasien Covid-19, pemerintah juga menyiapkan wisma atlet.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Wakil Presiden Maruf Amin usai membuka acara Munas V Adeksi di Mataram, NTB, Rabu (11/3/2020).

Ia mengatakan, dalam wisma atlet itu telah disiapkan 1.800 tempat tidur untuk sementara waktu.

Wisma atlet, kata dia, disiapkan sebagai alternatif ketika rumah sakit tak bisa lagi menampung pasien.

"Kalau mereka (RS) tidak bisa, maka selain rumah sakit yang sudah ada, disiapkan wisma atlet. Sementara ini disiapkan untuk 1.800 tempat tidur," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah sejak awal sudah proaktif untuk menangani penyebaran virus corona ini.

Hal tersebut dimulai ketika evakuasi terhadap WNI yang berada di Provinsi Hubei, China serta mereka yang terjebak dalam kapal pesiar Diamond Princess di Jepang.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan 132 rumah sakit yang dilengkapi kamar isolasi dan peralatan standar WHO.

"Tapi ketika masyarakat mulai menyadari dirinya Untuk memeriksakan diri, kemudian penderita yang terpapar corona bertambah maka pemerintah sebenarnya sudah langsung melakukan langkah-langkah," kata dia.

Termasuk pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 untuk mempercepat proses penanganannya.

Baca juga: Wisma Atlet untuk Isolasi Pasien Corona, Sri Mulyani Koordinasi dengan BNPB

Selain 132 RS yang telah ditetapkan, pemerintah juga sudah menambah RS swasta, RS BUMN, hingga RS TNI/Polri yang kerja samanya sudah dijalankan dengan baik.

"Semua itu sudah (dilakukan) supaya mereka ikut berpartisipasi dalam masalah penanganannya. Bagi mereka yang diduga orang dalam pemantauan (ODP) itu jadi masalah penting," kata dia.

"Sebab ODP ini sangat berbahaya karena berpotensi melakukan penularan. ODP harus dipantau betul supaya tidak melakukan penularan-penularan," pungkas dia.