Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Buka Sebaran Virus Corona per Daerah, Pemerintah Sebut Tak Perlu

Kompas.com - 13/03/2020, 08:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menilai pemerintah tak perlu membuka kepada publik sebaran pasien yang positif mengidap Covid-19, suspect, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP) yang diperiksa per daerah.

Menurut Yuri data tersebut tak relevan untuk dibuka lantaran virus corona disebarkan oleh manusia yang mobilitasnya tinggi dari satu kota ke kota lainnya.

Ia mengatakan, yang terpenting ialah pemerintah memiliki data penelusuran orang-orang yang terlibat kontak dekat debgan pasien yang positif Covid-19 sehingga bisa meminimalisasi penyebaran virus.

Baca juga: Sikap Pemerintah dalam Atasi Virus Corona Dinilai Masih Ala Kadarnya

"Sekali lagi kita tidak basis daerah. Pembawa penyakitnya itu orang. Katakan kita semua di sini, mudah-mudahan enggak, jangan ada, amin, ini contoh ya. Kita semua di sini positif maka ruangan ini akan merah kan? (tandanya)" kata Yuri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Terus kemudian kita sama-sama keluar ruangan ini,masih merah (ruangannya)? Enggak. Yang penting justru gambaran tracing orang ini kemana bergerak ke mana terus, gitu lho," lanjut dia.

Yuri pun menilai masyarakat Indonesia belum dewasa dalam menerima informasi sebaran per daerah sehingga pemerintah tak membuat pemetaan berdasarkan daerah.

Baca juga: Bagaimana Mungkin Pusat Tak Wajib Informasikan Daerah soal Pasien Covid-19?

Ia mengatakan, yang terpenting saat ini pemerintah terus menelusuri keberadaan orang-orang yang terlibat kontak dekat dengab pasien Covid-19 untuk segera diperiksa kesehatannya agar virus corona tak menyebar.

"(Contoh di Jakarta), yang banyak bukan orang Jakarta. Saya bukan orang Jakarta tapi saya ada di sini. Oleh karena itu warna merah bisa bergerak terus ini mengikuti pergerakan orang," ujar Yuri.

"Oleh karena itu kita tetap melakukan itu tetapi bukan menjadi satu media yang cukup bagus untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat kita cukup banyak," lanjut dia.

Hingga saat ini, ada 34 kasus yang dinyatakan pasien positif Covid-19.

Baca juga: Cegah Corona, Mendagri Imbau Kepala Daerah Susun Strategi Khusus

Salah satu pasien positif virus corona di Indonesia juga dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (11/3/2020).

Pasien meninggal merupakan seorang perempuan warga negara asing (WNA) berusia 53 tahun. Ia adalah pasien pada kasus 25.

Dari seluruh kasus yang telah dikonfirmasi, dua telah dinyatakan sembuh, yaitu pasien 6 dan pasien 14.

Pasien 6 merupakan warga negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki. Ia berusia 36 tahun dan dinyatakan positif seusai pulang dari Jepang.

Pasien ini merupakan salah satu kru kapal Diamond Princess. Sementara, pasien 14 merupakan WNI berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com