Wapres Dorong Pemda Beri Anggaran Cukup untuk FKUB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pemerintah daerah untuk memberi anggaran yang cukup untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Sebab, menurut Ma'ruf Amin, menjaga kerukunan antar-umat beragama bukan tugas mudah dan tidak murah.

"Saya sejak awal mengatakan, kerukunan beragama itu tidak mudah, tidak murah, mahal, apalagi di daerah kepulauan," ujar Ma'ruf Amin saat bertemu dengan Asosiasi FKUB di Kantor Wapres, Selasa (10/3/2020).

"Wah itu mahal sekali. Karena itu saya mendorong supaya FKUB ini diberi anggaran yang cukup oleh masing-masing daerah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Akan Bahas Wacana Pembentukan FKUB Tingkat Nasional dengan Presiden

Ia mengatakan, FKUB sangat penting peranannya karena sejak dibentuk telah terbukti dapat mengawal kerukunan di Indonesia.

Saat ini, FKUB hanya terdapat di provinsi, kabupaten, dan kota.

Sebab, Ma'ruf menilai peran FKUB yang sangat penting, sehingga pemerintah pun sudah mulai mewacanakan pembentukan FKUB tingkat nasional.

FKUB tingkat nasional dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan yang terjadi di tingkat nasional.

"Saya juga bisa mengerti bahwa FKUB ini memang adanya di provinsi dan kabupaten/kota sehingga ketika ada masalah di tingkat nasional, (FKUB) itu tidak ada," kata dia.

Baca juga: Menurut Wapres, FKUB Tingkat Nasional Dibutuhkan untuk Perkuat Kerukunan

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, banyak daerah yang belum memiliki FKUB dikarenakan mereka tak menganggarkannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Daerah yang tak memiliki FKUB tersebut rata-rata adalah kabupaten atau kota.

Kalaupun mereka sudah mempunyai FKUB, kata Tito, sebagian di antaranya ada yang aktif dan ada juga yang tidak.

"Dari data-data kami, semua provinsi memiliki FKUB tapi kabupaten/kota ada yang memiliki, ada yang tidak. Kemudian dari yang sudah ada ini, ada yang aktif, ada yang tidak," kata Tito usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

"Yang tidak (aktif) ini terutama karena tidak dianggarkan di APBD. Itu problem-nya," ujar Tito Karnavian.