Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Kompas.com - 26/02/2020, 13:52 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengerahkan 39 dokter spesialis dalam penanganan observasi terhadap 188 WNI dari kapal World Dream di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

"Untuk Kemenkes sendiri menurunkan total 39 orang dari berbagai multidisiplin (dokter spesialis)," ujar Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana usai menghadiri upacara gelar pasukan di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Adapun dokter spesialis yang disiapkan di antaranya dokter spesialis paru-paru, spesialis anestesi, spesialis penyakit dalam, spesialis jiwa, spesialis jantung, psikologi, sanetarian, hingga kesehatan lingkungan.

Baca juga: Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Dia mengatakan, skenario pemeriksaan akan lebih intens dibandingkan pelaksanaan observasi WNI dari Wuhan di Natuna.

"Pemeriksaan yang standar Natuna tetap dilakukan, cuma yang kali ini agak sedikit lebih banyak," ungkap Budi.

Budi mengatakan proses pemeriksaan akan dimulai usai perpindahan WNI dari kapal World Dream ke KRI dr Soeharso.

Baca juga: Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Dia mengatakan mereka tetap menjalani observasi kendati pemeriksaan di dalam kapal rumah sakit menyatakan sehat.

"Walaupun sehat, tetap kita lakukan observasi karena itu untuk meyakinkan warga bahwa mereka ini benar-benar sehat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono melepas tim komando tugas gabungan terpadu (Kogasgabpad) guna mengobservasi 188 WNI dari kapal World Dream di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Alasan Pulau Sebaru Kecil jadi Lokasi Observasi WNI Kru Kapal World Dream

"Kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan mulai hari ini," ujar Yudo dalam upacara gelar pasukan di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Adapun tim Kogasgabpad berjumlah 762 personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan pihak swasta Artha Graha Peduli.

Mereka akan bertolak ke Pulau Sebaru dengan menggunakan KRI Banda Aceh (593) dalam rangka mengobservasi 188 WNI dari wabah virus corona.

Baca juga: Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Yudo berharap pelaksanaan observasi terhadap 188 WNI dapat berlangsung lancar.

Dengan begitu, lanjut dia, mereka dapat kembali ke keluarganya masing-masing setelah menjalani observasi selama 14 hari.

"Harapan semuanya, WNI-nya yang akan dilaksanakan diobservasi semuanya dalam keadaan sehat dapat kembali ke keluarganya, seperti yang kemarin dari Wuhan dapat kembali juga dengan sehat," harap Yudo.

Baca juga: Pulau Sebaru, Pulau Tak Berpenghuni yang Jadi Lokasi Observasi WNI ABK World Dream

Adapun tim penjemput telah berangkat menggunakan KRI dr Soeharso (990) menuju lokasi pemindahan di Selat Durian, Kepulauan Riau.

Rencananya, ship to ship atau perpindahan WNI dari kapal World Dream ke KRI Soeharso akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, Rabu (26/2/2020) siang dan akan langsung bertolak menuju ke Pulau Sebaru.

Dijadwalkan, mereka akan tiba di Pulau Sebaru pada Jumat (28/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com